SATPOL PP KOTA PEKALONGAN, TERTIBKAN REKLAME

Pekalongan- Sebagai warga bijak sudah sepatutnya untuk taat membayar pajak. Apalagi pajak yang berkaitan dengan usaha yang dijalankan. Misalnya pajak reklame yang memuat iklan barang atau jasa yang ditawarkan.

Penyelenggaraan reklame telah diatur dalam sebuah Peraturan Daerah, yaitu Perda No 2 tahun 2018. Dimana didalamnya berisi mulai dari Perencanaan, kewajiban bahkan larangan bagi si pemilik reklame. Salah satu syarat wajib pemasangan reklame selain titik lokasi, dan perizinan, adalah lunas pajak pemasangan.

Walaupun reklame lunas pajak tapi pemasangan di lokasi yang salah, atau lokasi pemasangan sudah tepat namun belum atau bahkan tidak membayar pajak maka akan ditertibkan. dalam hal ini, sebagai penegak perda Satpol PP berhak untuk melakukan penertiban.

Kepala Seksi Penindakan dan Pemberdayaan PPNS, Sapto Widiaspono, SH menuturkan terkait pelaksanaan penertiban reklame HOLCIM, yang salah satunya berada di Jl. R.A Kartini (10/7). "kita menertibkan reklame dengan tema "holcim" karena menurut BKD (Badan Keuangan Daerah) pihak holcim telah menyatakan tidak akan memperpanjang pajak. Jadi kita potong dengan tujuan, untuk memperindah kota juga untuk menumbuhkan kesadaran wajib pajak, sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah. tutur Sapto, yang ditemui di Mako Satpol usai lakukan penertiban holcim.