FORKONKOM PENANGANAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)

Pekalongan- Satuan Polisi Pamong Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekalongan menggelar Forum Konsultasi dan Komunikasi (Forkonkom) Sinergitas Pemangku Kepentingan di Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Tibum Tranmas) di Ruang Jetayu Setda Kota Pekalongan, Rabu (10/7/2019). Forum Kali ini dalam rangka pembahasan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Pekalongan tahun 2019.

Kepala Bidang Tibum Tranmas Satpol PP Kota Pekalongan, HM Henri Rudin SPd MHum menyampaikan bahwa bidangnya mempunyai tugas untuk melaksanakan dan menyiapkan rumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksaan kebijakan, evaluasi, dan pelaporan di bidang ketertiban umum dan operasional serta pengendalian tibum tranmas. Seperti halnya dengan penanganan PMKS yang harus segera ditangani.

“Saat ini masih ada PMKS di jalanan terutama jelang hari besar keagamaan. Solusi jangka pendeknya ada dua, pertama petugas Satpol PP stay di lokasi keramaian. Kedua, kami akan memberikan imbauan kepada para pengendara secara berkelanjutan terkait larangan pemberian uang bagi PMKS,” tandas Henri.

Menurut Henri jika ada PMKS tertangkap, dilepas kemudian kembali ke jalanan perlu diberi sanksi hukum yang tegas di samping pembinaan oleh Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos P2KB) Kota Pekalongan. “Kami berharap Pemerintah dan DPRD Kota Pekalongan dapat bijaksana dan serius dalam menangani persoalan PMKS ini karena permasalahan sosial semacam ini harus diprioritaskan agar tak berimbas pada kualitas sumber daya manusia (SDM),” terang Henri.

Sementara itu Sekda Pemerintah Kota Pekalongan, Sri Ruminingsih SE MSi menjelaskan bahwa bagi PMKS, persoalan yang mendasar adalah tidak terpenuhinya pelayanan sosial dasar seperti kesehatan, pendidikan, sandang, pangan, papan, dan kebutuhan dasar lainnya. “Saat ini belum ada sistem perlindungan dan jaminan sosial yang terintegrasi untuk melindungi dan memberikan jaminan sosial bagi seluruh penduduk terutama penduduk yang miskin dan rentan,” ungkap Sri Ruminingsih.

Dikatakan Sri Rumingsih bahwa penanganan PMKS menjadi salah satu program prioritas pemerintah bekerjasama dengan dunia usaha dan masyarakat. “Jika tidak ditangani secara serius, persoalan kemiskinan akan tetap ada. Para PMKS harus diberdayakan dan dilatih untuk bisa hidup mandiri secara ekonomi,” pungkas Sri Ruminingsih. (Sumber berita : Pemerintah Kota Pekalongan https://pekalongankota.go.id)